• View
• Edit
• History

UU 41/1999

PERPU 1/2004 yang disahkan oleh UU 19/2004 menjadi UU menambahkan pasal-pasal berikut dalam UU ini:

1. Pasal 83A: Semua perizinan atau perjanjian di bidang pertambangan di kawasan hutan yang telah ada sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dinyatakan tetap berlaku sampai berakhirnya izin atau perjanjian dimaksud.
2. Pasal 83B: Pelaksanaan lebih lanjut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83A ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

Pasal 112 UU 18/2013 mencabut ketentuan-ketentuan berikut dalam UU ini:

1. Pasal 50 ayat (1)
2. Pasal 50 ayat (3) huruf a, f, g, h, j, k
3. Pasal 78 ayat (1) mengenai ketentuan pidana terhadap Pasal 50 ayat (3) huruf a dan huruf b, ayat (6), ayat (7), ayat (9), dan ayat (10)

Perpu Cipta Kerja melakukan perubahan dan penambahan atas ketentuan-ketentuan:

1. Pasal 15 diubah
2. Pasal 18 diubah
3. Pasal 19 diubah
4. Pasal 26 diubah
5. Pasal 27 diubah
6. Pasal 28 diubah
7. Pasal 29 diubah
8. Pasal 29A ditambah
9. Pasal 29B ditambah
10. Pasal 30 diubah
11. Pasal 31 diubah
12. Pasal 32 diubah
13. Pasal 33 diubah
14. Pasal 35 diubah
15. Pasal 38 diubah
16. Pasal 48 diubah
17. Pasal 49 diubah
18. Pasal 50 diubah
19. Pasal 50A ditambah
20. Pasal 78 diubah
21. Pasal 80 diubah

Cite as

Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1999.

Backlinks