WikiSandbox
Feel free to use this page to experiment with the Text Formatting Rules. Just click the "Edit Page" link at the bottom of the page.
` x_(1,2)=(-b+-sqrt(b^2 - 4a c))/(2a) `
Equation. I want to see how it appears
For some reasons the recipe didn't load
Clipboard?
Page: Blog.TentangBPK
title: Selayang Pandang Tentang Lembaga Negara Berdasarkan UUD 1945
Badan Pemeriksa Keuangan
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (UU BPK Δ)
|
Ketentuan |
Isi |
|
Pasal 1 angka 1 |
Badan Pemeriksa Keuangan, yang selanjutnya disingkat BPK, adalah lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. |
|
Pasal 1 angka 7 |
Keuangan Negara adalah semlta hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. |
|
Pasal 1 angka 9 |
Pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. |
|
Pasal 1 angka 10 |
Pemeriksa adalah orang yang melaksanakan tugas pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara untuk dan atas nama BPK. |
|
Pasal 1 angka 14 |
Hasil Pemeriksaan adalah hasil akhir dari proses penilaian kebenaran, kepatuhan, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan data/informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan Standar Pemeriksaan,yang dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan sebagai keputusan BPK. |
|
Pasal 2 |
BPK merupakan satu lembaga negara yang bebas dan mandiri dalam memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. |
|
Pasal 3 ayat (1) |
BPK berkedudukan di Ibukota negara. |
|
Pasal 3 ayat (2) |
BPK memiliki perwakilan di setiap provinsi. |
|
Pasal 3 ayat (3) |
Pembentukan perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan BPK dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan negara. |
|
Pasal 6 ayat (1) |
BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara. |
|
Pasal 6 ayat (3) |
Pemeriksaan BPK mencakup pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. |
|
Pasal 7 ayat (1) |
BPK menyerahkan hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara kepada DPR, DPD, dan DPRD sesuai dengan kewenangannya. |
|
Pasal 7 ayat (5) |
Hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang telah diserahkan kepada DPR, DPD, dan DPRD dinyatakan terbuka untuk umum. |