Dec 07, 2021

Proctorzone

Contribute

Tools

Related Sites

More...

edit SideBar

Search

Selayang Pandang Tentang Lembaga Negara Berdasarkan UUD 1945

25 April, 2021, at 12:19 AM WIB by Hendrik in LawEssay, LembagaNegara, Hukum Tata Negara (0 comments)

Daftar Isi

  1. Majelis Permusyawaratan Rakyat
  2. Presiden
  3. Dewan Perwakilan Rakyat
  4. Dewan Perwakilan Daerah
  5. Badan Pemeriksa Keuangan
  6. Mahkamah Agung
  7. Komisi Yudisial
  8. Mahkamah Konstitusi

Majelis Permusyawaratan Rakyat

Undang-Undang Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat UU MD3? terdiri dari:

  1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat
  2. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat
  3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat
  4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat

Secara singkat dapat ditemukan dalam ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 UUD 1945.

Presiden

Secara singkat dapat ditemukan dalam ketentuan Pasal 4 sampai Pasal 16 UUD 1945.

Dewan Perwakilan Rakyat

Undang-undang yang mengatur sama dengan MPR, klik di sini.

Secara singkat dapat ditemukan dalam ketentuan Pasal 19 sampai dengan Pasal 22B UUD 1945.

Dewan Perwakilan Daerah

Undang-undang yang mengatur sama dengan MPR, klik di sini.

Secara singkat dapat ditemukan dalam ketentuan Pasal 22C dan Pasal 22D UUD 1945.

Badan Pemeriksa Keuangan

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (UU BPK)

Secara singkat ditentukan dalam Pasal 23F sampai dengan Pasal 23G UUD 1945

Ketentuan-ketentuan yang relevan dalam UU BPK, klik di sini.

Ketentuan

Isi

Pasal 1 angka 1

Badan Pemeriksa Keuangan, yang selanjutnya disingkat BPK, adalah lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 1 angka 7

Keuangan Negara adalah semlta hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

Pasal 1 angka 9

Pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

Pasal 1 angka 10

Pemeriksa adalah orang yang melaksanakan tugas pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara untuk dan atas nama BPK.

Pasal 1 angka 14

Hasil Pemeriksaan adalah hasil akhir dari proses penilaian kebenaran, kepatuhan, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan data/informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan Standar Pemeriksaan,yang dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan sebagai keputusan BPK.

Pasal 2

BPK merupakan satu lembaga negara yang bebas dan mandiri dalam memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

Pasal 3 ayat (1)

BPK berkedudukan di Ibukota negara.

Pasal 3 ayat (2)

BPK memiliki perwakilan di setiap provinsi.

Pasal 3 ayat (3)

Pembentukan perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan BPK dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan negara.

Pasal 6 ayat (1)

BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara.

Pasal 6 ayat (3)

Pemeriksaan BPK mencakup pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.

Pasal 7 ayat (1)

BPK menyerahkan hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara kepada DPR, DPD, dan DPRD sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 7 ayat (5)

Hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang telah diserahkan kepada DPR, DPD, dan DPRD dinyatakan terbuka untuk umum.

Bab 3 Bagian Kedua

(Pasal 9 sampai dengan Pasal 12 berisi kewenangan BPK)

Mahkamah Agung

Mahkamah Agung memegang kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan Mahkamah Konstitusi. Secara singkat diuraikan dalam ketentuan Pasal 24 dan Pasal 24A UUD 1945.

Undang-undang terkait:

  1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
  2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung
  3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung
  4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung

Komisi Yudisial

Secara singkat diuraikan dalam ketentuan Pasal 24B UUD 1945.

Undang-undang terkait:

  1. Lihat bagian Mahkamah Agung untuk UU Kekuasaan Kehakiman.
  2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial
  3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial

Mahkamah Konstitusi

Secara singkat diuraikan dalam ketentuan Pasal 24C UUD 1945.

Undang-undang terkait:

  1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
  3. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
  4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

Leave a reply
Your name (required):

Your comment (required):


Page Actions

Recent Changes

Group & Page

Back Links