Dec 07, 2021

Proctorzone

Contribute

Tools

Related Sites

More...

edit SideBar

Search

Pembuktian Kerugian Negara

26 April, 2021, at 02:22 PM WIB by Hendrik in LawEssay, Korupsi, Kerugian Negara, Hukum Pidana (0 comments)

Diadopsi dari catatan tertanggal 26 Agustus 2019.

Kerugian Negara

Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak. Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (UU PTPK) menentukan:

Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara...

Pada penjelasannya diuraikan bahwa sifat melawan hukum mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil dan/atau arti materiil. Adanya kata "dapat" artinya pasal ini merupakan delik formil, jadi adanya tindak pidana korupsi cukup dengan terpenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan, bukan dengan timbulnya akibat.

Pada Pasal 3 ayat (1) UU PTPK, ditentukan bahwa:

dalam hal penyidik menemukan dan berpendapat bahwa satu atau lebih unsur tindak pidana korupsi tidak terdapat cukup bukti, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, ...

Pada penjelasannya diuraikan bahwa yang dimaksud "secara nyata telah ada kerugian keuangan negara" adalah kerugian yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang, atau akuntan publik yang ditunjuk.

Badan Pemeriksa Keuangan

Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (UU BPK) menentukan:

Kerugian negara/daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.

Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (UU PN), ditentukan bahwa:

Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.

Pasal 59 ayat (1) UU PN, ditentukan bahwa:

Setiap kerugian negara/daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pada penjelasannya diuraikan bahwa: Kerugian Negara dapat terjadi karena pelanggaran hukum atau kelalaian pejabat negara atau pegawai negeri bukan berdasarkan dalam rangka pelaksanaan kewenangan administratif atau oleh bendahara dalam rangka pelaksanaan kewenangan kebendaharaan.

Pada Pasal 10 ayat (1) UU BPK, BPK menilai dan/atau menetapkan jumlah kerugian negara yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang dilakukan oleh bendahara, pengelola BUMN atau BUMD, dan kelembagaan atau badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan negara.

Pada penjelasan Pasal 10 ayat (1) UU BPK, diuraikan bahwa yang dimaksud pengelola termasuk pegawai perusahaan negara atau daerah dan lembaga atau badan lain. Yang dimaksud dengan BUMD atau BUMN adalah perusahaan negara atau daerah yang sebagian besar atau seluruh modalnya dimiliki oleh negara atau daerah.

Pasal 10 ayat (2) UU BPK menentukan bahwa penilaian kerugian keuangan negara dan/atau penetapan pihak yang berkewajiban membayar ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan BPK.

pertanyaan: apakah keputusan BPK adalah KTUN?

Artinya, berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (2) UU BPK, BPK berkewenangan untuk menetapkan adanya kerugian negara, dan/atau pihak mana yang berkewajiban mengganti rugi.

Sejalan dengan itu, Pasal 6 ayat (1) UU BPK menentukan bahwa BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawaba keuangan Negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara.

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan

Pasal 52 Keputusan Presiden Nomor 103/2001 menentukan bahwa BPKP mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mengenai siapa yang berwenang untuk menentukan adanya kerugian negara, sejauh penelitian ini, didapati bahwa setidaknya ada beberapa pihak:

  • Instansi yang berwenang, yang jika dilihat dari ketentuan peraturan perundang-undangan, terdapat:
    • BPK dan
    • BPKP.
  • Akuntan publik yang ditunjuk. Masalahnya, siapa yang berwenang untuk menunjuk?

Komisi Pemberantasan Korupsi

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-X/2012 menentukan bahwa

dalam pembuktian tindak pidana korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bukan hanya dapat berkoordinasi dengan BPKP dan BPK melainkan dapat juga berkoordinasi dengan instansi lain.

KPK bukan hanya dapat berkoordinasi dengan BPKP dan BPK dalam rangka pembuktian suatu tindak pidana korupsi, melainkan dapat berkoordinasi dengan instansi lain, bahkan bisa membuktikan sendiri di luar temuan BPKP dan BPK. Termasuk pihak-pihak lain (perusahaan), yang dapat menunjukkan kebenaran materiil dalam penghitungan kerugian keuangan negara dan/atau dapat membuktikan perkara yang sedang ditanganinya.

KPK memiliki kewenangan diskretioner untuk meminta dan menggunakan informasi tentang kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi kepada instansi atau pihak-pihak lain yang terkait untuk kepentingan penyidikan.

Mengenai terbukti atau tidaknya keuangan negara yang disebutkan dalam Laporan Penghitungan Hasil Kerugian Keuangan Negara (LPHKKN) atau sah tidaknya LPHKKN tersebut tetap merupakan wewenang mutlak dari hakim yang mengadilinya.

Walau KPK berwenang (secara diskresioner) untuk menggunakan informasi tentang kerugian negara dalam bentuk LPHKKN dari BPKP atau BPK, dalam penyidikan, digunakan atau tidaknya informasi tersebut dalam pengambilan keputusan merupakan kemerdekaan hakim yang menyelidiki perkara.

Mahkamah Agung

Menurut Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tanggal 9 Desember 2016, pada Rumusan Hukum Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2016, bagian A nomor 6, instansi yang berwenang menyatakan ada atau tidaknya kerugian keuangan Negara adalah BPK yang memiliki kewenangan konstitusional untuk menyatakan (declare) adanya kerugian keuangan negara. BPKP dan instansi lainnya hanya berwenang melakukan pemeriksaan dan audit pengelolaan keuangan Negara, namun tidak berwenang menyatakan atau men-declare adanya kerugian keuangan negara.

Dalam hal tertentu hakim dapat, berdasarkan fakta persidangan, menilai adanya kerugian negara dan besarnya kerugian negara.

Ada putusan baru mengenai "kerugian negara", sebagaimana dielaborasikan pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016. Sebelumnya, kerugian negara harus sudah ada baru tindak pidana korupsi dinyatakan telah sempurna.

Leave a reply
Your name (required):

Your comment (required):


Page Actions

Recent Changes

Group & Page

Back Links