Dec 07, 2021

Proctorzone

Contribute

Tools

Related Sites

More...

edit SideBar

Search

Paten Sebagai Objek Jaminan Fidusia

09 April, 2021, at 11:04 AM WIB by Hendrik in Jaminan, Fidusia, Paten, LawEssay (0 comments)

Uraian permasalahan:

  1. syarat hak kebendaan agar bisa dijadikan jaminan fidusia dielaborasi sedikit
  2. apakah paten memenuhi hak kebendaan
  3. contoh di negara lain paten termasuk hak kebendaan

Dasar Hukum

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (UUJF) (download here Δ) menentukan:

Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya.

Pasal 3 UUJF menentukan bahwa undang-undang ini tidak berlaku terhadap:

  1. Hak Tanggungan yang berkaitan dengan tanah dan bangunan, sepanjang peraturan perundang-undangan yang berlaku menentukan jaminan atas benda-benda tersebut wajib didaftar;
  2. Hipotek atas kapal yang terdaftar dengan isi kotor berukuran 20 (dua puluh) M3 atau lebih;
  3. Hipotek atas pesawat terbang; dan
  4. Gadai.

Pasal 5 ayat (1) UUJF menentukan bahwa: "Pembebanan Benda dengan Jaminan Fidusia dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia dan merupakan akta Jaminan Fidusia."

Kemudian Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten (UU Paten) mengatur bahwa:

Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi untuk jangka waktu tertentu melaksanakan sendiri invensi tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya.

Pasal 74 ayat (1) UU Paten menentukan bahwa Hak atas Paten dapat beralih atau dialihkan baik seluruhnya maupun sebagian karena:

  1. pewarisan;
  2. hibah;
  3. wasiat;
  4. wakaf;
  5. perjanjian tertulis; atau
  6. sebab lain yang dibenarkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2020 tentang Syarat dan Tata Cara Pencatatan Pengalihan Paten (PP 46/2020) menentukan bahwa pemohon pencatatan pengalihan Paten karena perjanjian tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e mengajukan pefinohonan pencatatan pengalihan Paten dengan melampirkan dokumen kelengkapan berupa:

  1. petikan atau salinan dokumen Paten atau fotokopi sertifikat Paten dan dokumen Paten;
  2. salinan akta perjanjian;
  3. Surat Kuasa Khusus dalam hal permohonan diajukan melalui Kuasa;
  4. bukti pembayaran biaya permohonan pencatatan pengalihan Paten;
  5. bukti pembayaran biaya tahunan atas Paten;
  6. bukti pencatatan perjanjian lisensi, dalam hal Paten telah diberikan lisensi kepada pihak lain;
  7. fotokopi sertifikat jaminan fidusia dan persetujuan tertulis dari penerima fidusia, dalam hal hak atas Paten dijadikan objek jaminan fidusia; dan
  8. fotokopi Peraturan Presiden mengenai Pelaksanaan Paten oleh Pemerintah, dalam hal Paten dilaksanakan oleh Pemerintah.

Selanjutnya, Pasal 13 PP 46/2020 menentukan bahwa: Pemohon pencatatan pengalihan Paten karena sebab lain yang dibenarkan berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf f mengajukan permohonan pencatatan pengalihan Paten dengan melampirkan dokumen kelengkapan berupa:

  1. petikan atau salinan dokumen Paten atau fotokopi sertifikat Paten dan dokumen Paten;
  2. salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau bukti pengalihan Paten karena sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundangundangan;
  3. Surat Kuasa Khusus dalam hal permohonan diajukan melalui Kuasa;
  4. bukti pembayaran biaya permohonan pencatatan pengalihan Paten;
  5. bukti pembayaran biaya tahunan atas Paten;
  6. surat pernyataan penerima Paten mengenai pelepasan Paten, dalam hal terdapat penerima Paten yang melakukan pelepasan Paten;
  7. bukti pencatatan perjanjian lisensi, dalam hal Paten telah diberikan lisensi kepada pihak lain;
  8. fotokopi sertifikat jaminan fidusia dan persetujuan tertulis dari penerima fidusia, dalam hal hak atas Paten dijadikan objek jaminan fidusia; dan
  9. fotokopi Peraturan Presiden mengenai Pelaksanaan Paten oleh Pemerintah, dalam hal Paten dilaksanakan oleh Pemerintah.

Jawaban

Menurut Isnaeni (Moch. Isnaeni, Pengantar Hukum Jaminan Kebendaan, Revka Petra Media, Surabaya, 2016, h.23), terdapat dua macam benda bergerak, yaitu benda yang karena sifatnya yang dapat dipinda-pindah sesuai ciri alamiahnya sebagaimana diatur pada Pasal 509 BW, dan benda bergerak karena ketentuan undang-undang, misalnya benda bergerak sebagaimana dimaksud pada Pasal 511 BW. Benda bergerak karena ketentuan undang-undang merupakan suatu kebendaan yang berdasarkan hukum ditentukan sebagai benda, antara lain menurut Pasal 511 BW adalah hak-hak, seperti hak pakai pakai hasil dan hak pakai atas benda bergera, hak atas bunga-bunga yang diperjanjikan, perikatan-perikatan dan tuntutan-tuntutan mengenai jumlah-jumlah uang yang dapat ditagih atau yang mengenai benda-benda bergerak, dan lain-lain. Di luar BW, terdapat beberapa benda yang menurut peraturan perundang-undangan ditentukan sebagai benda, salah satunya adalah hak paten.

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU Paten, Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi untuk jangka waktu tertentu melaksanakan sendiri invensi tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya. Oleh negara, suatu hak eksklusif diberikan kepada inventor atas hasil invensinya, yang dalam jangka waktu tertentu dapat dinikmati oleh pemegang hak eksklusif tersebut. Pemegang hak eksklusif tersebut merupakan inventor, atau pihak lain yang telah diberi persetujuan inventor untuk memanfaatkan hak eksklusif tersebut.

Selain itu, berdasarkan Pasal 74 ayat (1) UU Paten, Hak Atas Paten dapat beralih atau dialihkan baik seluruhnya atau sebagian, karena pewarisan, hibah, wasiat, wakaf, perjanjian tertulis, atau sebab lain yang dibenarkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pada penjelasan Pasal 74 ayat (1) UU Paten, diuraikan bahwa sebagai hak eksklusif, Paten dapat dialihkan oleh Inventornya atau oleh yang berhak atas Invensi itu kepada perorangan atau kepada badan hukum. Istilah "dapat beralih atau dialihkan" hanya berarti peralihan atau pengalihan hak ekonomi, karena hak moral tetap melekat pada diri Inventor. Ditentukan pula bahwa pengalihan Hak atas Paten harus dilakukan secara notaril, yaitu dengan akta otentik. Berdasarkan uraian tersebut, dapat dimaknai bahwa Paten, dalam hal ini adalah hak eksklusif atas paten merupakan suatu benda tidak berwujud yang dikonstruksikan oleh peraturan perundang-undangan sebagai benda, yang dapat dimanfaatkan, beralih atau dialihkan oleh Inventor atau pihak yang berhak atas invensi itu.

Mengenai pelaksanaan peralihan atas paten, pengaturannya dapat ditemukan antara lain pada Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2020 tentang Syarat dan Tata Cara Pencatatan Pengalihan Paten (PP 46/2020), dan Pasal 13 PP 46/2020. Pasal 12 PP 46/2020 mengatur mengenai persyaratan dokumen kelengkapan permohonan pencatatan pengalihan Paten karena perjanjian tertulis, sementara Pasal 13 PP 46/2020 adalah mengenai persyaratan dokumen kelengkapan permohonan pencatatan pengalihan Paten karena sebab lain yang dibenarkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kemudian berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (UUJF), ditentukan bahwa:

Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya.

Berdasarkan pasal tersebut, diketahui bahwa Jaminan Fidusia memiliki unsur-unsur berikut:

  • benda bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak bergerak, dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan,
  • yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia,
  • sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu,
  • yang memberikan kedudukan yang dituamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya.

Kemudian pada Pasal 5 ayat (1) UUJF, ditentukan bahwa pembebanan benda dengan Jaminan Fidusia dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia dan merupakan akta Jaminan Fidusia. Benda yang dibebani dengan Jaminan FIdusia wajib didaftarkan (vide Pasal 11 UUJF), dan hak kebendaan dari Jaminan Fidusia baru lahir pada tanggal yang sama dengan tanggal tercatatnya Jaminan Fidusia dalam Buku Daftar Fidusia (vide Pasal 14 ayat (3) UUJF). Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, Hak Paten dapat dijadikan objek Jaminan Fidusia, selama pembebanannya dilakukan secara tertulis dengan Akta Jaminan Fidusia yang dibuat oleh seorang notaris. Setelah dibuatkan Akta Jaminan Fidusia atas hak eksklusif dari paten, akta tersebut didaftarkan dalam Buku Daftar Fidusia, yang setelah tercatat di dalamnya, hak kebendaan Jaminan Fidusia atas hak eksklusif dari paten tersebut lahir.

Contoh negara lain.

Leave a reply
Your name (required):

Your comment (required):


Page Actions

Recent Changes

Group & Page

Back Links