Dec 07, 2021

Proctorzone

Contribute

Tools

Related Sites

More...

edit SideBar

Search

Daftar isi UUD 1945

22 April, 2021, at 01:48 AM WIB by Hendrik in LawEssay, Konstitusi, DaftarIsi, Pinned (1 comments)

Berikut adalah daftar isi untuk Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Pasca Amandemen (sumber).

Judul BabPasalDeskripsi
Bab I Bentuk dan Kedaulatan1Bentuk negara, kedaulatan negara, dan pernyataan negara hukum.
Bab II Majelis Permusyawaratan Rakyat2Tentang MPR.
Bab II Majelis Permusyawaratan Rakyat3Tentang kewenangan MPR.
Bab III Kekuasaan Pemerintah Negara4Presiden pemegang kekuasaan pemerintahan dan dibantu oleh wakil presiden.
Bab III Kekuasaan Pemerintah Negara5Kekuasaan Legislatif Presiden untuk mengajukan RUU ke DPR, dan membuat PP untuk melaksanakan UU.
Bab III Kekuasaan Pemerintah Negara6Syarat untuk menjadi Presiden.
Bab III Kekuasaan Pemerintah Negara6ATata cara pelaksanaan pemilihan Presiden.
Bab III Kekuasaan Pemerintah Negara7Masa jabatan Presiden.
Bab III Kekuasaan Pemerintah Negara7AKewenangan MPR memberhentikan Presiden dan/atau Wapres dalam keadaan tertentu.
Bab III Kekuasaan Pemerintah Negara7BUsulan pemberhentian Presiden dan/atau Wapres dapat diajukan DPR ke MPR, hanya setelah memperoleh putusan MK.
Bab III Kekuasaan Pemerintah Negara7CPresiden tidak dapat membekukan dan/atau membubarkan DPR.
Bab III Kekuasaan Pemerintah Negara8Soal kekosongan jabatan Presiden dan/atau Wapres.
Bab III Kekuasaan Pemerintah Negara9Soal Sumpah/Janji Presiden dan Wapres.
Bab III Kekuasaan Pemerintah Negara10Presiden memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara.
Bab III Kekuasaan Pemerintah Negara11Soal Perang, Damai, dan Perjanjian Internasional.
Bab III Kekuasaan Pemerintah Negara12Pernyataan keadaan bahaya.
Bab III Kekuasaan Pemerintah Negara13Soal Duta dan Konsul.
Bab III Kekuasaan Pemerintah Negara14Grasi, rehabilitasi, amnesti, dan abolisi.
Bab III Kekuasaan Pemerintah Negara15Presiden memberi gelar, tanda jasa, dan lain­-lain tanda kehormatan yang diatur dengan undang­-undang.
Bab III Kekuasaan Pemerintah Negara16Soal dewan pertimbangan yang memberi nasihat dan pertimbangan kepada Presiden.
Bab IV Dewan Pertimbangan Agung[dihapus][dihapus]
Bab V Kementrian Negara17Presiden dibantu menteri.
Bab VI Pemerintah Daerah18Otonomi Daerah pada Pemerintahan Daerah Provinsi, Daerah Kabupaten, dan Daerah Kota.
Bab VI Pemerintah Daerah18AHubungan wewenang dan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah diatur UU.
Bab VI Pemerintah Daerah18BSoal pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau yang bersifat istimewa, dan satuan masyarakat hukum adat.
Bab VII Dewan Perwakilan Rakyat19Pemilihan, susunan, dan sidang DPR.
Bab VII Dewan Perwakilan Rakyat20Kekuasaan legislatif DPR untuk membentuk UU.
Bab VII Dewan Perwakilan Rakyat20AFungsi dan hak DPR.
Bab VII Dewan Perwakilan Rakyat21Hak anggota DPR mengajukan RUU.
Bab VII Dewan Perwakilan Rakyat22Soal Perpu.
Bab VII Dewan Perwakilan Rakyat22APembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
Bab VII Dewan Perwakilan Rakyat22BPemberhentian Anggota DPR.
Bab VIIA3 Dewan Perwakilan Daerah22CPemilihan, jumlah anggota, dan sidang DPD. Susunan dan kedudukannya diatur UU.
Bab VIIA3 Dewan Perwakilan Daerah22DKewenangan legislasi DPD berupa pengajuan RUU terkait otonomi daerah, dan ikut membahas RUU terkait otonomi daerah dan hal-hal lain.
Bab VIIB3 Pemilihan Umum22ETentang Pemilu dan KPU.
Bab VIII Hal Keuangan23APBN.
Bab VIII Hal Keuangan23ADasar penarikan pajak.
Bab VIII Hal Keuangan23BMata uang.
Bab VIII Hal Keuangan23CHal-hal lain mengenai keuangan.
Bab VIII Hal Keuangan23DBank sentral.
Bab VIIIA3) Badan Pemeriksa Keuangan23EKewenangan BPK.
Bab VIIIA3) Badan Pemeriksa Keuangan23FPemilihan anggota BPK.
Bab VIIIA3) Badan Pemeriksa Keuangan23GKedudukan BPK, dan hal-hal lain yang diatur UU.
Bab IX Kekuasaan Kehakiman24Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh MA dan MK.
Bab IX Kekuasaan Kehakiman24ASoal MA.
Bab IX Kekuasaan Kehakiman24BSoal KY.
Bab IX Kekuasaan Kehakiman24CSoal MK.
Bab IX Kekuasaan Kehakiman25Syarat-syarat untuk menjadi dan diberhentikan sebagai hakim diatur UU.
Bab IXA2) Wilayah Negara25A4)Soal batas-batas dan hak-hak wilayah NKRI diatur UU.
Bab X Warga Negara dan Penduduk2)26Soal warga negara dan penduduk.
Bab X Warga Negara dan Penduduk2)27Soal semua warga negara sama di mata hukum.
Bab X Warga Negara dan Penduduk2)28Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran.
Bab XA Hak Asasi Manusia2)28AHak untuk hidup.
Bab XA Hak Asasi Manusia2)28BHak untuk berkeluarga, dan hak anak.
Bab XA Hak Asasi Manusia2)28CHak pengembangan diri.
Bab XA Hak Asasi Manusia2)28DHak untuk diperlakukan adil.
Bab XA Hak Asasi Manusia2)28EKebebasan beragama, berkewarganegaraan, dan berdomisili.
Bab XA Hak Asasi Manusia2)28FHak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi.
Bab XA Hak Asasi Manusia2)28GHak untuk perlindungan dan rasa aman.
Bab XA Hak Asasi Manusia2)28HHak untuk hidup sejahtera, kemudahan, jaminan sosial, dan kepemilikan pribadi.
Bab XA Hak Asasi Manusia2)28IHak asasi yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun, hak terbebas dari diskriminasi, hal penghormatan identitas budaya, dan tanggung jawab negara untuk menegakkan hak asasi.
Bab XA Hak Asasi Manusia2)28JKebebasan seseorang dijalani dengan dibatasi Undang-undang agar tidak bersinggungan dengan kebebasan orang lain.
Bab XI Agama29Negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dan jaminan kemerdekaan penduduk untuk memeluk dan beribadat sesuai dengan agamanya masing-masing.
Bab XII Pertahanan dan Keamanan Negara2)30Hak dan kewajiban warga negara untuk ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara, serta mengenai Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Bab XIII Pendidikan dan Kebudayaan 4)31Hak mendapatkan pendidikan.
Bab XIII Pendidikan dan Kebudayaan 4)32Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia dan melestarikan budaya dan bahasa nasional.
Bab XIV Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial4)33Perencanaan perekonomian nasional.
Bab XIV Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial4)34Jaminan sosial.
Bab XV Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, Serta Lagu Kebangsaan2)35Bendera Negara Indonesia ialah Sang Merah Putih.
Bab XV Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, Serta Lagu Kebangsaan2)36Bahasa Negara ialah Bahasa Indonesia.
Bab XV Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, Serta Lagu Kebangsaan2)36ALambang negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika.
Bab XV Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, Serta Lagu Kebangsaan2)36BLagu Kebangsaan ialah Indonesia Raya.
Bab XV Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, Serta Lagu Kebangsaan2)36CKetentuan lebih lanjut mengenai Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan diatur dengan undang­-undang.
Bab XVI Perubahan Undang-Undang Dasar37Prosedur perubahan Undang-Undang Dasar.

Belum termasuk Aturan Peralihan dan Aturan Tambahan.

1 comments on "Daftar isi UUD 1945"

  • Daniel: 2021-04-28 17:32 +0000
    Aturan peralihan dan aturan tambahan tidak perlu ditambahkan?

Leave a reply
Your name (required):

Your comment (required):


Page Actions

Recent Changes

Group & Page

Back Links